‘Laporan HAM Negara-negara Lain Tahun 2022’ AS Penuh dengan Kebohongan Politik dan Prasangka Ideologis

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin dalam jumpa pers Selasa hari ini (21/3) menyatakan, isi dalam Laporan HAM Negara-negara Lain 2022 mengenai Tiongkok yang dikemukakan AS penuh dengan kebohongan politik dan prasangka ideologis, tidak layak dibantah karena sudah basi, dan yang dapat dilihat publik dari laporan HAM yang dikemukakn AS tiap tahunnya bukanlah masalah HAM berbagai negara, melainkan hegemoni AS dan standar gandanya yang munafik. Berbagai negara juga harus mengenal wajah asli AS. Laporan Keadaan Demokrasi AS 2022 yang dikemukakan situs web Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Senin (20/3) kemarin memaparkan sejumlah besar kenyataan dan pendapat dari media dan para pakar, secara sistematik menyisir dan memperlihatkan kondisi sesungguhnya dari demokrasi AS dalam satu tahun yang lalu, mengungkapkan kekacauan demokrasi di dalam negeri AS serta kekacauan dan malapetaka akibat pengubahan demokrasi yang dijajakan dan dipaksakan AS di dunia serta kisah palsu demokrasi melawan otoriter yang direkayasa AS, dan tindakan munafik AS yang membatasi kamp demokrasi dan non-demokrasi di seluruh dunia, serta kemunafikan mengabdi pada strategi Perang Dingin.

Beberapa hari lagi, AS akan menyelenggarakan KTT Demokrasi ke-2 dan perbuatannya tersebut sulit untuk menutupi maksud sejati AS untuk memperalat dan mempersenjatai demokrasi serta mendorong tujuan politik kelompok untuk mengabdi kepada target perlindungan hegemoninya sendiri.

Juru bicara itu menunjukkan, yang dibutuhkan dunia sekarang bukanlah perpecahan dengan alasan demokrasi dan unilateralisme yang menganggap diri lebih super, melainkan meningkatkan solidaritas dan kerja sama di atas dasar azas tujuan Piagam dan prinsip PBB, dan menjunjung multilateralisme yang sesungguhnya. Yang dibutuhkan dunia sekarang bukanlah campur tangan terhadap urusan intern negara lain dengan kedok demokrasi, tetapi praktik demokrasi yang sesungguhnya dan menghapus demokrasi yang palsu, serta mendorong demokratisasi hubungan internasional. Pihak Tiongkok mendesak pihak AS untuk segera berhenti menuduh negara lain, mawas diri, membetulkan perbuatan kelirunya yang berkedok HAM, demokrasi, dan melanggar HAM negara lain serta berhenti merusak demokrasi dunia.